Banyak Disoroti Publik, Bupati Irna Ingatkan Pejabat Jangan Bergaya Hidup Mewah 

PANDEGLANG - Dengan banyaknya disoroti publik di media sosial (Medsos) terkait gaya hidup keluarga para pejabat tinggi di Indonesia, Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita mengingatkan kepada semua pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang untuk tidak bergaya hidup mewah.

Hal itu ditegaskan Bupati Irna Narulita dihadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Pandeglang dalam acara Launching dan Pendistribusian SPPT PBB P2 Tahun 2023 di Pendopo Pandeglang, Jumat (17/03/2023).

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Ruang Terbuka Publik Parapat dan Tol Binjai-Stabat

Bupati Irna mengatakan meski tidak ada anak buahnya di Kabupaten Pandeglang bergaya hidup mewah. Namun dirinya mengingatkan para pejabat dan istrinya untuk tidak bermewah-mewahan.

"Para camat, kepala OPD di lingkungan Pemkab Pandeglang untuk mendidik anak dan istri untuk hidup bersahaja. Tunjukan kinerja dalam melayani masyarakat, " tandas Bupati Irna dalam acara di Pendopo Pandeglang.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Irna juga mengatakan bila ada para pejabat, istri atau anaknya yang bergaya hidup mewah tidak akan mentolelir apalagi ada tindakan tidak terpuji.

"Jangan coba-coba melakukan tindakan tidak terpuji yang mencoreng nama baik institusi, saya akan bertindak tegas dengan mengganti posisi bapa ibu sekalian. Karena pejabat adalah pelayan masyarakat yang sudah diberikan tunjangan jabatan yang cukup, " katanya.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Pada kesempatan itu, Bupati Irna juga menekankan kepada Dinas pendapatan daera (Dispenda) untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023 dengan target Rp.41.414.869.693 dengan jumlah 608.039 SPPT atau wajib pajak di Kabupaten Pandeglang.

"Saya tekankan khusus kepada para pejabat di Dispenda untuk berjuang dalam pencapaian PAD bekerjasama dengan para camat, " tandasnya. (SN)

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet